Korelasi(Hubungan) antara Ilmu Fiqih dengan Bidang Muamalah

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai factor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Pandangan ini berasal dari para pemikir Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga menyakininya.

Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalah pahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu system yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al’Qur’an Surah Al-Maa’idah ayat 48 yang artinya “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang“

Juga oleh Rasulullah saw, dalam suatu hadits, HR Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad yang artinya :

“Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara sebapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda sedangkan dinnya (tauhidnya) satu “.

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

 

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Kelengkapan system muamalah yang disampaikan Rasulullah saw.

 

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, “ Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita. “

 

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai tsawabit wa mutaghayyirat. Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, syistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variable adalah instrument-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas mudharabah dalam investasi atau penerapan bai’as-salam dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.

  1. Rumusan Masalah
  2. Apa pengertian Fiqih, Muamalah, dan Fiqih Muamalah ?
  3. Apa pengertian Filsafat, Hukum,Islam dan Filsafat Hukum Islam ?
  4. Bagaimana korelasi Fiqih Muamalah dengan Filsafat Hukum Islam (Ushul Fiqih) ?
  5. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi?
  6. Bagaimana penerapan nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam?

 

  • Tujuan Rumusan Masalah
  1. Mengetahui pengertian Fiqih, Muamalah, dan Fiqih Muamalah.
  2. Mengetahui pengertian Filsafat, Hukum,Islam dan Filsafat Hukum Islam.
  3. Mengetahui korelasi Fiqih Muamalah dengan Filsafat Hukum Islam (Ushul Fiqih).
  4. Mengetahui Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi.
  5. Mengetahui penerapan nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Pengertian Fiqih, Muamalah, dan Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. Berikut penjelasan dari fiqih, muamalah dan fiqih muamalah :

 

  1. Pengertian Fiqih

Menurut etimologi fiqih adalah مهف لا paham[1]. Yang berarti pemahaman yang mendalam seperti pada QS. al-A’raf:175 dan QS. an-Nisa:78, sebagai berikut firman Allah SWT dalam QS. al-A’raf:178 [2].

 

Artinya : “Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka dialah yang mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang disesatkan Allah SWT. Maka mereka orang-orang yang merugi”.

Dalam hadits Nabi SAW :

 

Artinya : “Apabila Allah SW menginginkan kebaikan bagi seseorang, dia akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepadanya” (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tarmizi &ibnu majah)

Pengertian fiqih secara etimologi mengalami perkembangan (pergeseran makna). Pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mengcakup seluruh ajaran agama, baik akidah maupun amaliah sehingga ketika itu fiqih identik dengan syari’ah pada perkembangan berikutnya fiqih dipahami sebagai ajaran yang khusus membahas masalah amaliah (perbuatan manusia mukallaf), sehingga ia menjadi bagian dari syari’ah[3].

Menurut terminologi, fiqih adalah ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat amaliayah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (mendetail). Pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari syari’ah Islamiyah yaitu pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Definisi diatas menunjukkan bahwa obyek kajian Fiqih adalah hukum perbuatan mukallaf, yakni halal, haram, wajib, makruf, mandub beserta dalil-dalil yang mendasari ketentuan hukum tersebut. Fiqih bersifat zhanni. Pendapat iman Harmain dan Al-amidy perlu dicermati dibawah ini :

“Fiqih adalah pengetahuan hukum syara’ melalui penalaran (nazhar, istidlal). Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad tetapi hanya bersifat dharury[4], seperti sholat lima waktu, wajibnya puasa, haramnya riba, dan sebagainya maka bukan fiqih. Setiap masalah yang Qathiy bukan bahasaan fiqih”.

jadi Fiqih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah SWT yang berhubungan dengan segala amaliayah mukallaf baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshili). Definisi fiqih secara umum, ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum islam dan berbagai macam aturan hidup manusia, baik yang bersifat induvidu maupun yang berbentuk masyarakat sosial[5].

 

  1. Pengertian muamalah

Menurut etimologi, muamalah adalah bentuk masdar dari kata ‘amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antara sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia antara Tuhan[6].

Secara terminologi, pengertian muamalah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

  1. Pengertian muamalah dalam arti luas

– Peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati oleh mukallaf dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan bersama.

– Aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial bermasyarakat.

  1. Pengertian muamalah dalam arti sempit

– Akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.

– Aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup jasmani.

Meskipun penekaan kebutuhan dalam muamalah adalah aspek keduniaan/materi, namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari aspek ukhrawi. Jadi aktivitas muamalah, baik dalam memperoleh, mengelolah dan mengembangkan harta (mal) sudah semestinya mengikuti aturan main yang di tetapkan oleh hukum syara’[7].

  1. Pengertian Fiqih Muamalah

Pengertian fiqih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua :

  1. Fiqih muamalah dalam arti luas, menurut beberapa ahli :

– Menurut ad-Dimyati, fiqih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi[8].

–      Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketetuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain[9].

Berdasarkan pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqih Muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa. Sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang terinci.

  1. Fiqih muamalah dalam arti sempit, menurut beberapa ahli[10]

– Menurut Rasyid Ridha, fiqih muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara tertentu.

– Menurut Hudhari Beik, fiqih muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.

Jadi pengertian diatas dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT yang telah di tetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia[11].

Dari penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan Fiqih Muamalah adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi dalam sesama manusia yang dapat bermanfaat satu sama lain dan masih dalam peraturan-peraturan hukum Allah SWT.

 

  1. Pengertian Filsafat, Hukum,Islam dan Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam terdiri atas 3 kata yaitu Filsafat, Hukum dan Islam. Masing-masing dari 3 kata tersebut memiliki definisi tersendiri. Maka sebelum mengetahui pengertian Filsafat Hukum Islam, mari kita ketahui terlebih dahulu masing-masing arti dari 3 kata tersebut :

 

  1. Pengertian filsafat

Filsafat diambil dari bahasa arab “Falsafah”, berasal dari bahasa yunani “philosophia” kata majemuk yang terdiri dari kata “Philos” yang artinya cinta atau suka dan kata “Sophia” yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologi kata filsafat memberikan pengertian cinta kebijaksanaan. Dan secara terminologi, filsafat mempunyai arti yang bermacam. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi tersebut[12]:

  1. Plato (427 SM-347 SM) ia seorang filsuf yunani terkenal, gurunya Aristoteles, ia sendiri berguru pada Socrates. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli.
  2. Aristototeles (381 SM-322 SM). Mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
  3. Al-Farabi (wafat 950 M). seorang filsu muslim mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya[13].

 

  1. Pengertian Hukum dan Islam

Jika kita berbicara tentang Hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa[14].

Tidak ada pengertian yang sempurna mengenai Hukum. Namun para pakar berusaha memberikan jawaban yang mendekati kebenaran. Diantaranya, sebagaimana tertera dalam Oxford Englisd Dictionary. Hukum adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu Negara atau Masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya. Sedangkan menurut Nasrudin Rozak, Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia didalam lalu lintas hidup[15].

Islam secara etimologi berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut terminologi, apibila dimutlakkan berada pada dua pengertian yaitu:

  1. Apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu’ (cabang), juga seluruh masah aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan.
  2. Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan hartanya. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati[16].

Jadi Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari agama dan menjadi bagian agama Islam[17]. Di samping itu Hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain tetapi juga mengatur hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan tersebut hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar.

 

  1. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Adapun pengertian secara terminologi, menurut Azhar Basyir : ia mengatakan bahwa “Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematik, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tetang Hukum Islam.” Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujun Hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penepatannya. Dan Filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara Hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Jadi Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum islam, sumber asal-muasal hukum islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya[18].

Kegunaan Filsafat Hukum Islam menjadikan Hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan. Memberikan landasan bagi politik hukum yaitu penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan diri dari kerusakan. Menjadi kerangka metodologi dalam memahami makna tekstual dan kontekstual dari teks suci serta menjadi landasan untuk memahami argument hukum dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

 

  • Korelasi/Hubungan Fiqih Muamalah dengan Filsafat Hukum Islam/Ushul Fiqih

Jika menempatkan fiqih Muamalah dengan Filsafat Hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam tatanan operasional atau hukum materil, fiqih dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur yaitu:

  1. Peraturan perundang-undangan.
  2. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak selalu secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana peraturan Pemerintah; namun dalam konteks kedisiplinan secara administratif, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi pula.
  3. Jurisprudensi.
  4. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa dan pengacara.
  5. Sumber ilmu hukum atau Filsafat hukum (Jurisprudence atau Philosophy of Law).
  6. Sumber-sumber budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (costomary law atau living law).

 

Filsafat Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun pengertian Ushul Fiqih tersebut sama. Sebagaimana telah di jelaskan tentang muamalah secara luas yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok-pokoknya saja. Penjelasan Nabi SAW mengatakan, kalaupun ada, tidak perlu terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena Fiqih Muamalah sifatnya terbuka maka dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Dalam soal muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan didalam al-Qur’an dan al-Hadits. Dalam Fiqih Muamalah dapat di lakukan modernisasi, asal saja itu sesuai atau sekurang-kurangnya tiak bertentangan dengan jiwa Hukum Islam/Ushul Fiqih[19]. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa lahirnya reformasi di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan bagi kajian hukum Islam. Dan kajian hukum Islam sudah saatnya untuk mampu bersifat empiris dan realistis (membumi yang mudah dipahami dan kemudian diamalkan oleh pemeluknya).

 

  1. Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (Al-An’aam : 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (adz-Dzaariyaat : 56). Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu manhaj al-hayat “ sistem kehidupan “ dan wasilah al-hayat “ sarana kehidupan .

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaliknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer.

Pelaksanaan Islam sebagai way of life secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai hayatan thayyibah (An-Nahl : 97).

Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehdupan sekarang, ma’isyatan dhanka atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan diakhirat nanti (Thaahaa : 124 – 126).

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola wasilah al-hayah atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Wasilah al-hayah ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

 

Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya :

 

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, dia Maha Mengetahui segala sesuatu “

 

Dari keterangan diatas, islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relativf, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut.

Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi ; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Pencipta awal segala energi adalah Allah SWT.

Harta sebagi perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Firman-Nya, “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Ali Imran : 14). Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggan diri (Al-‘Alaq : 6 – 7).

Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. (Al-Anfaal : 28)

Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah. (At-Taubah : 41, 60 ; Ali Imran : 133-134).

Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (a’mal) atau mata pencaharian (ma’isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi yang mendorong umat manusia bekerja mencari nafkah secara halal.

Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (At-Takaatsur : 1 – 2), melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya ) (Al-Munaafiquun ; 9 ), melupakan shalat dan zakat (an-Nuur ; 37), dan memutuskan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hasyr : 7).

Dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba                   (al-Baqarah : 273 – 281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (al-Maa’idah : 90-91), mencuri, merampok, penggasaban (al-Maa’idah : 38 ), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifiin : 1 – 6) melalui cara-cara yang batil dan merugikan (al-Baqarah : 188 ), dan melalui suap-menyuap (HR Imam Ahmad ).

 

  1. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam
  2. Perekonomian Masyarakat Luas, Bukan Hanya Masyarakat Muslim Akan Menjadi Baik Bila Menggunakan kerangka Kerja atau Acuan Norma-Norma Islami.

Banyak ayat Al-Qur’an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya Aurah Al-Baqarah ayat 60 dan Al-Maa’idah ayat 87 – 88 yang semua ayatnya merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Qur’an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

 

  1. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persudaraan dan kasih saying bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :

  1. Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada manusia.

  1. Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploiasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kiesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

  1. Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini.

Pertama :

  • Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
  • Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
  • Menjamin basic needs fulfillment ( pemenuhan kebutuhan dasar hidup ) setiap anggota masyarakat.
  • Melaksanakan amanah at-takaaful al-ijtima’I social economic security insurance dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

 

Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabatnya yang yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Kedua :

Islam membenarkan seorang memilih kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi di dalam masyarakat.

 

  1. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah (ar-Ra’d : 36 dan Luqman : 32). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini Al Qur’an tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (Al-A’raaf : 157).

Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun bahkan Negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan Allah.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

 

 

 

.

 

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Fiqih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi dalam sesama manusia yang dapat bermanfaat satu sama lain dan masih dalam peraturan-peraturan hukum Allah SWT yang berhubungan dengan segala amaliyah mukallaf baik yang wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Perbedaan dalam arti luas dan sempit adalah dari segi cakupannya mu’amalah dalam arti sempit tidak mencakup jinayah, siyasah, mawarits misalnya karena ketiganya dewasa ini telah menjadi kajian tersendiri. Sementara persamaannya sama-sama mengatur tentang urusan manusia.

Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum islam, sumber asal-muasal hukum islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dan Filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara Hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Hubungan fiqih muamalah dengan filsafat hukum islam yaitu hubungan dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam tatanan operasional atau hukum materil, memiliki beberapa jalur di antaranya :

–           Peraturan pemerintah dalam pro perundang-undang.

–           Jurisprudensi.

–           Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan.

–           Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa dan pengacara.

–           Sumber ilmu hukum atau Filsafat hukum (Jurisprudence atau Philosophy of Law).

–           Sumber-sumber budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (costomary law atau living law).

  1. Saran

Dalam kehidupan sehari-hari tentu umat muslim tidak terlepas dari muamalah, muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antara sesama manusia bidang muamalah menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT yang telah di tetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

 

Al-Quran dan terjemahan. Semarang : wicaksana,1991.

Ahmad Masyadi, Gufron. 2002 Fiqih Muamalah Konstektual. Jakarta : walisongo semarang.

Daud Ali, Muhammad. 2006. Hukum Islam ; Pengantar ilmu hukum dan tata hukum di Indonesia. Jakarta : PT. grafindo Persada.

Gazalba,1975. Asas Ajaran Islam. Jakarta : Bulan Bintang.

Rosyada, Dede. 1993. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

  1. Praja, Suhaya. 2005.Aliran-aliran Filsafat dan etika. Cet.II ; Jakarta : kencana.

Shidiqie Hasbi, M. Ash. 2002. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Press.

Syafei, Rachmad. 2005. Fiqih Muamalah. Cet.II ; Jakarta : kencana

Purwosutjipto. 1990. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Cet.8 ; Bogor : djambatan.

Zuhdi, Masjuk. 1988. Studi Islam Jilid III : Muamalah. Jakarta : Rajawali.

 

[1] Rachmad syafei, Fiqih Muamalah ( Jakarta : kencana, 2005, Cet II), hlm.2

[2] Al-Qur’an dan terjemahannya, ( Semarang : Wicaksana, 1991), hlm.251

[3] http://www.pengertian USHUL FIQIH scribd.com/ kamis, 27 September 2012.

[4] Dharury yaitu pengetahuan yang dapat diperoleh secara langsung tanpa memerlukan penelitian dan dalil atau tanpa berpikir. Amir syarifuddin, USHUL FIQIH jilid I, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1997, Cet.I), hlm.180

[5] Gazalba, Asas Ajaran Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm.78

[6] Ghufron A. Masyadi, Fiqih Muamalah Konstektual, ( Jakarta : Walisongo Semarang, 2002), hlm.19

[7] Masjfuk zuhdi, Studi Islam Jilid III : Muamalah, ( Jakarta : Rajawali, 1988), hlm.36

[8] Rachmad syafei, Fiqih Muamalah, hlm. 15

[9] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993), hlm.70-71

[10] http://www.blogspot riau/Reza Fajri.com/riau:fiqih muamalah. Jumat, 28 september 2012.

[11] Rachmad syafei, Fiqih Muamalah, hlm.16

[12] Juhaya S. praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, ( Jakarta : kencana, 2005, Cet.II), hlm.2

[13] M. Ash Shidiqie Hasbi, filsafat Hukum Islam, ( Jakarta : Raja Wali Pers, 2002), hlm.54

[14] M. Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.43

[15] Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, ( Bogor : Djambatan, 1990), hlm.1

[16] http://www.almanhaj.or.id/kajian Filsafat Hukum Islam. Kamis, 28 september 2012

[17] M. Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, hlm.42

[18] M. Ash Shidiqie Hasbi, filsafat Hukum Islam, hlm.55

[19] M. Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesi, hlm.55-56

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s